MAKASSAR, Vressnews – Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai NasDem, Yosia Rinto Kadang, melontarkan kritik keras terhadap lambannya respons pemerintah provinsi dalam menangani persoalan bencana dan infrastruktur di wilayah Kabupaten Tana Toraja.
Sorotan utama diarahkan pada keberadaan alat berat excavator yang saat ini hanya “standby” di Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mappak tanpa dukungan anggaran operasional yang memadai. Padahal, kedua wilayah tersebut kerap dilanda bencana longsor yang membutuhkan penanganan cepat dan berkelanjutan.
“Ini persoalan serius. Alat sudah tersedia, tetapi tidak didukung operasional. Akibatnya, penanganan bencana menjadi tidak maksimal. Pemerintah provinsi tidak boleh membiarkan kondisi ini berlarut,” tegas Yosia Rinto Kadang, saat rapat pembahasan LPJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama Dinas Bina Marga Bina Kontruksi SulSel di Komisi D DPRD SulSel, Senin (20/4/2026).
Ia menilai, tanpa alokasi anggaran operasional, keberadaan excavator tersebut hanya menjadi simbol kesiapsiagaan yang tidak efektif di lapangan.
Selain itu, Legislator Partai Nasdem ini juga mendesak Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Selatan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penetapan titik nol proyek Paket 6. Ia menegaskan bahwa titik awal pengerjaan proyek dinilai keliru dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, proyek tersebut seharusnya dimulai dari Jembatan Masuppu, mengingat kondisi ruas jalan di wilayah tersebut sudah dalam tahap kritis dan sangat membahayakan pengguna jalan.
“Kalau pemerintah ingin serius, mulai dari titik yang paling parah. Ruas di Jembatan Masuppu sudah nyaris tidak layak dilalui. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penetapan titik nol yang tidak tepat justru berpotensi memperlambat dampak nyata pembangunan bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Yosia pun mendesak pemerintah provinsi untuk tidak sekadar menjalankan proyek secara administratif, tetapi benar-benar berbasis pada kebutuhan mendesak di lapangan.
“Jangan hanya mengejar progres di atas kertas. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi nyata,” pungkasnya.

















