NASIONAL, Vressnews – Bencana alam yang menerjang Pulau Sumatra pada sejak akhir November 2025 memiliki skala yang cukup besar, melebihi bencana Tsunami Aceh pada 2004 silam.
Sebanyak lebih dari 900 orang dilaporkan meninggal dunia, 300 lebih orang dinyatakan hilang, sementara jutaan warga mengungsi.
Sejumlah tokoh BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) yang terlibat dalam penanganan Tsunami di Aceh 2004 menggelar Sarasehan Daring pada Sabtu (6/12/2025).
Pertemuan daring tersebut untuk membahas penanganan serius pemulihan Andalas (nama lain dari pulau Sumatra) pasca bencana alam banjir dan longsor di akhir tahun 2025.
William Sabandar, eks Kepala Pemulihan Kepulauan Nias pada Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR Aceh-Nias). Foto: Istimewa
Pada kesempatan tersebut William Sabandar sebagai salah satu pembicara dan selaku eks Kepala Pemulihan Kepulauan Nias pada Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR Aceh-Nias) mengatakan ada 3 hal utama dalam pembelajaran penanganan pasca bencana Aceh – Nias 2004 saat itu, dimana kita memerlukan kepemimpinan yang mengutamakan “Crisis Mindset” dalam penanganan bencana.
“Pendekatan Crisis Mindset dalam bencana itu adalah bagaimana kita menyiapkan diri dan fokus kepada kesiapsiagaan, kecepatan, dan efektivitas tindakan untuk mengurangi risiko dan dampak negatif dari situasi darurat pasca bencana, ini sangat penting. Namun jika kita menggunakan pendekatan business as usual atau pendekatan normal maka penanganan bencana itu tidak akan jalan dan tidak memberikan dampak besar dimasa rekonstruksi untuk hal yang lebih baik,” ungkap William.
Tidak hanya itu saja, bagi William kordinasi penanganan bencana oleh pemerintah dilakukan harus langsung pada titik bencana yang melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk komunitas internasional.
“Untuk mempercepat pemulihan pasca bencana, kita harus melakukan penetapan status skala bencana tersebut menjadi bencana nasional, dan pembukaan wilayah melalui udara sangat membantu percepatan penanganan bencana secara menyeluruh,” ujar William.
Bencana Banjir dan Longsor di Pulau Sumatra (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat). Foto: Antara Foto/Yudi Manar
Pendekatan Sense of urgency dan Sense of crisis
Disis lain William mengatakan bahwa undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah disiapkan, namun terjebak pada birokratisasi.
“Undang-undang 2007 itu sebenarnya untuk menginstisionalisasi pengalaman yang telah dilaksanakan oleh BRR saat di Aceh – Nias. Undang-undang ini terjebak pada lembaga-lembaga, dan mekanisme APBN. Dimana desain undang-undang 2007 itu agak sedikit keluar dari Pakem. Sehingga pendekatan Sense of urgency dan Sense of crisis itu berkurang atau bahkan hilang sama sekali,” jelas William.
Selain itu, William berharap Presiden Probowo bisa terinfokan secara jelas apa yang sebenarnya telah terjadi.
“Saya sangat berharap melalui channel ini atau dari berbagai channel bisa terinfokan secara jelas kepada Presiden tentang apa yang sebenarnya terjadi di Andalas,” harapnya.
Bagi William, Presiden Prabowo memiliki kekuatan politik yang 100 persen dan mempunyai militer yang sangat dibutuhkan untuk menangani bencana saat ini di Pulau Sumatra.
“Kekuatan ini sangat dibutuhkan masyarakat, sentuhan kehadiran Pemimpin kita sebagai bentuk bahwa Negara hadir dalam memimpin proses pemulihan pasca bencana saat ini,” kata William.
Distribusi bantuan bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra. Foto: Istimewa
Distribusi Bantuan Jadi Ancaman Mengerikan
William menambahkan bahwa bantuan untuk korban bencana jika tidak ditangani secara serius akan menambah korban lebih banyak lagi, dan memunculkan bencana gelombang kedua yakni wabah penyakit.
“Ada situasi yang akan segera terjadi pasca bencana di Andalas, dimana situasi ini juga terjadi saat tsunami 2004 yakni pengiriman dan penyaluran bantuan kepada korban tidak maksimal maka korban akan semakin banyak, ini sudah diindikasikan oleh beberapa pemimpin didaerah bahwa wabah penyakit itu akan muncul dan ini adalah gelombang kedua yang akan terjadi,” tambahnya.
Maka dari itu menurut William sebelum bencana wabah penyakit itu terjadi, dan menggulung, dirinya mengusulkan untuk segenap anak bangsa untuk ikut berkontribusi meskipun tidak lagi dipemerintahan agar mengambil langkah nyata.
“Mudah-mudahan dengan diskusi ini menjadi pemantik segenap anak bangsa bukan hanya pemerintah untuk menyiapkan sebuah wadah tempat berbagai elemen berkolaborasi dalam bersama-sama mengambil bagian dalam pemulihan situasi bencana di Indonesia,” tutup William Sabandar mantan Kepala Satuan Tugas Operasi bantuan dan rekonstruksi Topan Nargis di Myanmar yang menewaskan Sekitar 138.000 hingga 140.000 orang, dan puluhan ribu orang dinyatakan hilang.
