MAMASA, Vressnews – Ketidakjelasan pelantikan Sekretaris Dewan (Sekwan) definitif di Kabupaten Mamasa terus menuai sorotan tajam. Hingga menjelang tiga bulan pasca dibukanya Seleksi Terbuka (Selter), Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamasa belum juga mengumumkan siapa yang terpilih untuk menduduki jabatan strategis tersebut.
Lambannya proses ini memicu reaksi keras dari kalangan aktivis daerah. Tamrin, salah satu aktivis Mamasa, secara tegas mempertanyakan kendala yang dihadapi pihak legislatif maupun eksekutif, serta mendesak agar agenda daerah ini tidak terus diulur-ulur.
Sebagaimana diketahui, Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) telah menyerahkan tiga nama calon terbaik sejak 16 Maret 2026 lalu, yakni Cahyani Oktavia, Jeim Resvin, dan Rudi. Namun hingga saat ini, pelantikan urung dilaksanakan.
Tiga Tuntutan Utama Aktivis
Dalam keterangannya, Tamrin menyampaikan tiga poin tuntutan krusial terkait polemik ini:
1. Transparansi Publik: Mendesak pihak terkait untuk memberikan informasi terbuka kepada masyarakat mengenai kendala utama yang menghambat pelantikan.
2. Tolak Plt Sekwan: Menolak keras opsi penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) baru, mengingat sudah ada tiga nama calon definitif hasil selter sah yang tinggal dilantik.
3. Desak Pelantikan Segera: Meminta DPRD dan Bupati Mamasa untuk segera melantik salah satu dari tiga nama hasil selter tersebut.
“Terlepas dari siapa yang dipilih, itu adalah wewenang penuh. Yang kami tuntut adalah segera lantik salah satu dari tiga calon ini. Jangan gantung jabatan mereka,” tegas Tamrin pada Jumat (5/6/2026).
Lebih lanjut, Tamrin menyayangkan sikap lamban pemerintah. Ia mengingatkan bahwa proses seleksi terbuka tersebut memakan biaya yang tidak sedikit dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan uang pribadi. Jika hasilnya diabaikan, hal ini dinilai hanya akan membuang-buang anggaran daerah secara percuma.
“Harusnya Bupati duduk bersama dengan DPRD, jangan sampai memicu asumsi liar di tengah masyarakat bahwa ada ‘permainan’ di balik penundaan ini. Jika ujung-ujungnya tidak segera dilakukan pelantikan, lebih baik tidak usah ada selter lagi ke depannya,” lanjutnya.
Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam terkait kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa yang dinilai ikut tersandera akibat ego birokrasi dan indikasi tarik-menarik kepentingan di internal DPRD. Kerja sama yang pro-rakyat antara Pemda dan DPRD pun kini dipertanyakan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Kabupaten Mamasa maupun Bupati Mamasa belum memberikan konfirmasi resmi terkait alasan pasti tertundanya pelantikan Sekwan definitif tersebut.
