MAKASSAR, Vressnews – Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara tidak mendapatkan anggaran peningkatan Jalan program multiyears dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025.
Hal tersebut membuat Firmina Tallulembang politisi dari Partai Gerindra Dapil X (Toraja Utara dan Tana Toraja) angkat suara, usai rapat kerja rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2025 dan rancangan tahun 2026 di Gedung Tower DPRD Sulsel, pada Senin (11/8/2025).
Ia mengatakan bahwa pemerataan pembangunan harus berlandaskan asas keadilan tidak ada perbedaan dan jangan mengabaikan daerah tertentu, termasuk Toraja sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan Pariwisatanya.
“Kenapa Toraja tidak dapat??? Apa alasannya???. Jalan poros simbuang mappak yang sudah ditingkatkan statusnya menjadi Jalan provinsi kenapa tidak diperhatikan, kasihan masyarakat di simbuang mappak puluhan tahun hanya jadi masyarakat yang dipenuhi janji janji dari pemerintah sulawesi Selatan,” tegas Firmina Tallulembang, Anggota DPRD Sulsel tersebut saat dikonfirmasi pada Selasa (12/8/2025).
Lanjut politisi Partai Gerindra tersebut menambahkan bahwa Toraja masih membutuhkan perhatian serius, terutama di bidang infrastruktur. Ada 2 kecamatan terisolir, yakni Kecamatan Simbuang dan Mappak di Tana Toraja yang kondisinya sangat memprihatinkan.
“Pak Gubernur Andi Sudirman sudah pernah ke Simbuang Mappak dan langsung melihat kondisi jalan, waktu masih jadi Wakil Gubernur, dan saat jadi Gubernur juga jalan poros Simbuang Mappak masih tidak diperhatikan. Semoga hati Pak Gubernur terketuk untuk memperbaikinya, karena itu adalah tanggung jawab pemprov dan telah menjadi jalan provinsi,” ungkapnya.
Tidak hanya Simbuang Mappak saja, Firmina juga menyebut bahwa ruas Ke’pe – Pangala di Toraja Utara yang juga statusnya adalah Jalan Provinsi belum tuntas.
“Tolong Jalan Provinsi ruas Ke’pe – Pangala sekitar 3 kilometer supaya dituntaskan tahun depan, karena sudah 5 tahun tidak tuntas,” harapnya.
Sementara itu diketahui pada rapat kerja Komisi D DPRD Sulawesi Selatan bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi juga pada Senin (11/8/2025) kemarin, membahas lima paket proyek fisik preservasi, dimana Tana Toraja dan Toraja Utara serta Luwu Raya tidak masuk dalam program multiyears Pemerintah Provinsi Sulsel tahun 2025
