JAKARTA, Vressnews – Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geothermal masukkan surat penolakan geothermal ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), pada Senin (6/4/2026) di Jakarta.
Surat penolakan tersebut sebagai respon masyarakat Bittuang terhadap rencana eksploitasi panas bumi (Geothermal) di Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, yang berpotensi akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat Bittuang.
Daniel Somba, Koordinator Aliansi Masyarakat Tolak Geothermal, mengungkapkan bahwa sejak awal masyarakat sudah menolak rencana eksploitasi panas bumi di Kecamatan Bittuang, kami tidak akan memberikan sedikit pun ruang terhadap perusahaan yang akan merusak kampung kami, terutama terhadap industri geothermal.
“Surat penolak yang kami masukkan di Kementerian ESDM, sebagai bentuk penekanan kami terhadap pemerintah untuk segera menghentikan dan membatalkan seluruh rencana pembangunan industri geothermal di Kecamatan Bittuang, sekaligus juga mengingatkan pemerintah bahwa Kecamatan Bittuang bukanlah tanah kosong didalamnya terdapat (Tongkonan dan Patane), serta ratusan ribu jiwa manusia yang menggantungkan hidupnya pada pertanian dan perkebunan.” Ungkap Daniel Somba.
Masyarakat Bittuang, sudah sejak lama melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan industri geothermal tersebut, tetapi pemerintah masih terus ingin memaksakan rencana rencana pembangunan proyek tersebut terus berjalan.
Walaupun sudah ditolak warga sejak tahun 2021, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi kembali membuka karpet merah terhadap perusahan untuk melakukan eksploitasi terhadap panas bumi di Kecamatan Bittuang.
“Jadi sangat keliru ketika pemerintah masih terus memaksakan rencana pembangunan industri geothermal, karena lokasi rencana pembangunan industri geothermal tersebut berada di lokasi sumber mata air bersih kami masyarakat Bittuang, selain itu wilayahnya juga masuk dalam wilayah pemukiman, pertanian, perkebunan, wilayah Tongkonan masyarakat Bittuang, sehingga ketika pemerintah memaksakan pembangunan industri tersebut akan terjadi perampasan ruang hidup, pengrusakan situs budaya Tongkonan dan patane serta akan terjadi konflik yang berkepanjangan.” tutup Daniel Somba.
