TANA TORAJA, Vressnews – Kegiatan Toraya Ma’kombongan atau musyawarah besar masyarakat adat Toraja yang digelar pemerintah kabupaten Tana Toraja dapat menghasilkan keputusan dan kesepakatan bersama untuk kembali menfungsikan Dewan Adat, yang dapat menjadi solusi menyangkut masyarakat adat, dalam menghadapi maraknya eksekusi rumah adat menggunakan alat berat berat atau eskapator, dan bahkan kedepan masih ada puluhan sengketa lahan tongkonan dan bahkan 6 (enam) diantaranya berpotensi akan dieksekusi.
Hal ini disampaikan legislator Senayan asal Toraja dari Fraksi Demokrat, Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang, kepada wartawan Rabu (17/12/25).
Dirinya menegaskan bahwa maraknya eksekusi rumah adat Tongkonan tidak akan berhenti selama Dewan Adat belum memiliki kebersamaan dan arah yang jelas dalam menyelesaikan persoalan adat dan pertanahan.
Baginya persoalan utama bukan semata pada jumlah eksekusi, melainkan pada proses penyelesaian sengketa yang seharusnya tidak selalu berujung pada jalur pengadilan.
“Selama Dewan Adat tidak berfungsi dengan baik dan tidak memiliki kesepahaman, maka eksekusi akan terus terjadi. Padahal idealnya, proses penyelesaian sengketa dikembalikan kepada Dewan Adat setempat selama lembaga tersebut masih berjalan dan dipercaya. Jika tidak, maka hasilnya akan sama saja,” tegas Frederik atau yang akrab disapa JFK.
Dirinya mengatakan bahwa dalam pertemuan lanjutan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kedua kabupaten, akan dirumuskan langkah bersama melalui pelaksanaan seminar yang melibatkan seluruh Dewan Adat, praktisi hukum, akademisi, tokoh agama, serta unsur masyarakat.
“Forum ini penting agar tidak lagi terjadi proses saling tuntut, terutama menyangkut persoalan Tongkonan yang sejatinya melibatkan saudara sendiri. Termasuk persoalan pertanahan, kami mendorong agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak sembarangan menerbitkan sertifikat, tetapi benar-benar menelusuri silsilah dan hak yang sah,” terang JFK yang juga merupakan anggota Komisi III DPR RI.
Dirinya berharap ke depan tidak lagi terjadi eksekusi dengan menggunakan alat berat seperti ekskavator.
Jika pembongkaran terpaksa dilakukan, maka harus ditempuh dengan cara yang lebih manusiawi dan menghormati nilai adat.
Disamping itu, dirinya juga menekankan pentingnya pembenahan administrasi Tongkonan agar tidak memicu saling gugatan, serta peningkatan komunikasi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Administrasi Tongkonan harus diperbaiki, komunikasi antara pemerintah dan stakeholder harus diperkuat. Dengan begitu, konflik adat dan pertanahan bisa dicegah sejak dini,” pungkas JFK.
