HALTIM,Vressnews.Com – Pemerintah Desa (Pemdes) Momole Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim),kini tengah menjadi sorotan.
Pasalnya, muncul dugaan kuat terkait penggelapan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2025.
Berdasarkan pantauan media di lapangan pada Selasa (24/2/2026), tidak ditemukan adanya papan informasi publik terkait rincian anggaran tersebut di depan Kantor Desa Momole. Padahal, pemasangan papan informasi merupakan kewajiban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan negara.
Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebut bahwa masyarakat tidak mengetahui secara pasti bagaimana anggaran tersebut dikelola.
”Papan informasi itu sangat penting supaya masyarakat tahu berapa nominal dana desa tahun 2025. Namun, sejauh ini kami tidak melihat adanya papan tersebut. Kami jadi bertanya-tanya dana ini digunakan untuk apa saja,” ujarnya kepada media.
Ia juga mendesak agar Kepala Desa Momole, julfikar Hi karajan, harus bersikap lebih terbuka dan tidak menutup-nutupi pengelolaan anggaran yang seharusnya menjadi konsumsi publik.
Warga tersebut menambahkan bahwa informasi yang beredar menyebutkan Dana Desa Momole tahun 2025 mencapai angka kurang lebih Rp1,8 miliar Namun, besaran anggaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan realisasi pembangunan yang tampak di lapangan.
Menurut penuturan warga, sepanjang tahun 2025, kegiatan fisik yang terlihat hanya berupa, Renovasi saluran air (selokan atau got). Pengecatan pagar desa. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk lansia dan sekitar 20 Kepala Keluarga (KK).
”Untuk pemberdayaan fisik dan pembagian BLT jika dibandingkan dengan dana desa yang mencapai Rp1 miliar lebih itu sangat tidak cocok. Seharusnya jika dana tersebut digunakan secara wajar, pemerintah desa akan bersikap terbuka dan transparan kepada masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Momole belum memberikan keterangan resmi terkait tidak dipasangnya papan informasi anggaran maupun tudingan miring dari masyarakat tersebut.(*).
