JAKARTA, — Billy Mambrasar melakukan audiensi strategis dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si., IPU, di Kantor Pusat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Pertemuan ini secara khusus membahas langkah-langkah konkret dan terukur dalam menurunkan angka pengangguran di Papua sebagai bagian dari penguatan agenda Papua Produktif dalam kerangka Otonomi Khusus.
Dalam paparannya, Billy menyampaikan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Papua masih menghadapi tantangan serius. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Papua tercatat sebesar 6,96%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 4,85% pada tahun 2025.
Kesenjangan ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih fokus, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat Papua, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP) dan generasi muda terdidik yang belum terserap pasar kerja. Menurut perhitungan kebutuhan pasar kerja, untuk menurunkan TPT secara signifikan dibutuhkan penciptaan dan penyerapan sedikitnya 80 ribu lapangan kerja baru bagi anak muda Papua.
Jumlah tersebut dinilai realistis untuk mulai mendorong perbaikan struktur ketenagakerjaan sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah secara lebih merata dan berkelanjutan.
Dalam audiensi tersebut, Billy Mambrasar menyampaikan sejumlah usulan strategis yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja Papua. Usulan tersebut meliputi prioritas pelatihan literasi keuangan bagi generasi muda Papua, optimalisasi sertifikasi kompetensi kerja di berbagai sektor strategis, perluasan akses kesempatan kerja ke luar negeri, penguatan keterlibatan lulusan baru dalam Program Magang Nasional, serta peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi anak muda Papua yang telah bekerja.
“Penurunan angka pengangguran tidak cukup hanya dengan membuka lapangan kerja, tetapi juga
harus memastikan kesiapan dan kompetensi tenaga kerjanya. Anak muda Papua perlu dibekali
” keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, tersertifikasi, dan memiliki daya saing hingga ke tingkat global,” ujar Billy.
Ia juga mengemukakan pentingnya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang terstruktur, mulai dari pemetaan potensi tenaga kerja, penyelarasan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri, hingga sistem penempatan kerja yang terintegrasi. Dalam hal ini, Billy mengangkat kembali inisiatif Manajemen Talenta Papua yang pernah ia gagas, yang berhasil menyeleksi dan memfasilitasi sejumlah anak muda Papua untuk bekerja di luar negeri. Model tersebut dinilai dapat direplikasi dan diperluas sebagai jembatan antara angkatan kerja Papua dengan peluang kerja nasional maupun internasional.
Billy menambahkan bahwa investasi pada pelatihan kerja dan sertifikasi bukan hanya berdampak pada penurunan TPT, tetapi juga memperkuat posisi tawar tenaga kerja Papua dalam menghadapi persaingan global. Dengan sistem pelatihan yang tepat, peluang kerja di sektor formal, sektor industri strategis, hingga pasar kerja luar negeri dapat semakin terbuka.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, pihak Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan komitmennya untuk mendukung langkah percepatan penurunan pengangguran di Papua melalui penguatan program-program yang telah ada.
Strategi lanjutan yang akan dilakukan antara lain meningkatkan peran dan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kemnaker serta mendorong reaktivasi Balai Latihan Kerja milik pemerintah daerah di Papua yang sebelumnya tidak beroperasi secara optimal.
Penguatan BLK ini diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah peserta pelatihan, tetapi juga memastikan kualitas pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha. Dengan demikian, lulusan pelatihan dapat langsung terserap di pasar kerja atau bahkan mampu menciptakan peluang usaha mandiri. Audiensi ini menjadi langkah awal konsolidasi kebijakan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam membangun strategi penurunan pengangguran yang lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan solusi nyata bagi generasi muda Papua, memperluas akses kerja yang adil dan merata, serta memperkuat implementasi Otonomi Khusus melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis peningkatan kualitas sumber daya manusia. (KP/Rls)
