TANA TORAJA, Vressnews – Sebuah sikap tegas disampaikan Masyarakat Adat Balla’, Kecamatan Bittuang, usai melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di Kantor Bupati Tana Toraja, Jumat (13 Maret 2026).
“Tolong ditekankan di sana (Kementerian ESDM), bahwa sejengkal pun kami tidak akan memberikan tanah kami untuk dikelola. Kami tidak main-main dengan ini. Mohon disampaikan dan dipertegas disana,” ujar Markus Rada’, Ketua Masyarakat Adat Balla’, saat menyampaikan aspirasi di hadapan Wakil Bupati Tana Toraja, Erianto L. Paundanan dan Sekda Tana Toraja, Rudhy Andi Lolo, pada Senin (16/3/2026).
Untuk diketahui, potensi energi panas bumi (geotermal), yang saat ini tengah dalam pelelangan eksplorasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan ditolak keras oleh masyarakat, berpusat di Lembang (Desa) Balla’, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja.
Kedatangan perwakilan Masyarakat Adat Balla’ ke kantor Bupati Tana Toraja ini menindaklanjuti janji Wakil Bupati Erianto L. Paundanan soal sikap pemerintah terkait penolakan masyarakat terhadap rencana eksplorasi panas bumi di Bittuang.
Pada aksi unjuk rasa besar, pada Jumat kemarin, Erianto berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat yang menolak eksplorasi geothermal di Bittuang kepada Bupati Zadrak Tombeq sebagai pengambil kebijakan. Namun hingga Senin, 16 Maret 2026, Bupati Zadrak Tombeq belum menemui langsung Masyarakat Adat Balla’.
Sebelumnya, DPRD Tana Toraja sudah merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk menolak eksplorasi panas bumi di Bittuang sesuai tuntutan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Tana Toraja dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja, menyebut telah mengakomodir kesepakatan pada aksi demontrasi beberapa hari yang lalu untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan usulan-usulan aliansi masyarakat Toraja yang berisi sikap penolakan eksplorasi geotermal.
Namun, melihat isi surat Pemkab Tana Toraja, perwakilan Aliansi Masyarakat Toraja menilai kebijakan pemerintah masih sebatas meneruskan rekomendasi DPRD dan meminta arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan tidak menunjukkan sikap penolakan berdasarkan aspirasi dari aliansi masyarakat tolak Geothermal.
“Isi surat masih belum berisi tentang penolakan, tetapi meneruskan rekomendasi dari DPRD, sifatnya hanya meneruskan minta arahan ke kementerian ESDM. Yang kami butuh adalah komitmen, sikap pemerintah untuk penolakan bahwa warga menolak kebijakan ini,” tegas salah perwakilan Aliansi Masyarakat Toraja.
“Kami mau tuntunan kami juga disampaikan, yang dilanjutkan hanya rekomendasi DPRD. Artinya, Pemda hanya meneruskan rekomendasi DPRD, tapi tidak mengakomodir tuntutan kami,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Rudhy Andi Lolo, menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh terkait rencana eksplorasi geothermal di Bittuang.
“Eksploitasi diluar dari kebijakan kami. Pemerintah tidak bisa bentrok dengan pemerintah. Kami tidak bisa juga menantang soal kebijakan resmi atau arah kebijakan, tapi kalo ada penolakan seperti ini maka wajib pemerintah menyampaikan,” tutur Rudy Andilolo.
Selain itu, pihaknya juga menyampaikan telah mengirim surat permohonan audiensi langsung dengan kementerian ESDM.
“Kami akan berkunjung ke ESDM langsung untuk menyampaikan bahwa ada penolakan dari masyarat setempat, besok sudah libur jadi mungkin di awal April. Kami sudah kirim surat untuk melakukan audiensi untuk kami sampaikan bahwa masyarakat disana ada penolakan,” ujar Rudhy lebih lanjut.
Bara Api yang Memicu Tekanan dan Perlawanan
Situasi semakin memanas setelah beredarnya pernyataan Camat Bittuang di media sosial yang dinilai kontroversial.
Dalam pernyataannya, camat menyebut bahwa proyek geothermal tidak perlu ditakuti dan bahkan mengaitkan aksi penolakan dengan potensi terganggunya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras karena dianggap sebagai bentuk tekanan terhadap warga yang menolak proyek geothermal.
Masyarakat Bittuang menegaskan tidak akan menghentikan perjuangan mereka hingga pemerintah daerah menunjukkan sikap tegas secara tertulis terkait penolakan proyek geothermal.
Warga juga menyatakan akan terus melakukan tekanan, baik melalui aksi unjuk rasa maupun langkah-langkah lainnya, jika pemerintah tetap memaksakan proyek tersebut.
Penolakan ini didasari oleh berbagai kekhawatiran, mulai dari potensi krisis air bersih, ancaman gempa mikro, pencemaran gas berbahaya, hingga kerusakan ekosistem adat dan budaya.
